Record Details

AGRARIAN CONFLICT AND COMMUNAL LAND RELEASE: A CASE STUDY OF MELAYU TRIBE IN FOREST MANAGEMENT UNIT DHARMASRAYA, WEST SUMATRA

Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title AGRARIAN CONFLICT AND COMMUNAL LAND RELEASE: A CASE STUDY OF MELAYU TRIBE IN FOREST MANAGEMENT UNIT DHARMASRAYA, WEST SUMATRA
KONFLIK AGRARIA DAN PELEPASAN TANAH ULAYAT (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT SUKU MELAYU DI KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN DHARMASRAYA, SUMATERA BARAT)
 
Creator Mutolib, Abdul
Yonariza, Yonariza
Mahdi, Mahdi
Ismono, Hanung
 
Subject Agrarian conAgrarian conflicts; legal pluralism; alas hak; communal land; PFMU
Konflik agraria; Pluralisme hukum; Alas hak; Tanah ulayat; KPHP
 
Description The conflict of  forest management in Indonesia is increasing. Forest management conflicts often caused by legal pluralism between government and society.  This study aims to describe the land conflicts between Melayu tribe community with government and communal land release process in Melayu tribe in Dharmasraya Forest Management Unit ( MU). Research method  Production PF was using descriptive qualitative. The study was conducted in FMU in Nagari Bonjol, Koto Besar Dharmasraya Regency. results showed that 1) Agrarian conflict in FMU Dharmasraya between community and the government occured due to the recognition of  legal pluralism in the forest, and 2) Communal land release occured through the buying and selling which  controlled by Datuak process of are customary authorities.  Evidence of  trading activities  the issuance of  "alas hak" as a sign that the communal land are controlled by has been sold. The of trading activities of  communal land were communal land and the high public interest to increase due to low prices of plant in communal land owned by Melayu tribe.  Some strategies are required to maintain the function of  forests in PFMU that has been acquired by local communit  without  local communities who depend on forestsy neglecting.
Konflik pengelolaan hutan di Indonesia semakin meningkat jumlahnya. Konflik pengelolaan hutan seringkali disebabkan karena adanya pluralisme hukum antara pemerintah dan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan konflik lahan yang terjadi antara masyarakat adat Suku Melayu dengan pemerintah dan  proses terjadinya pelepasan tanah ulayat Suku Melayu di Kesatuan Pemangku Hutan Produksi (KPHP) Model Dharmasraya.  Desain penelitiannya adalah deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian di KPHP yang berada di Nagari Bonjol, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Konflik agraria yang terjadi di KPHP antara masyarakat adat dengan pemerintah dikarenakan adanya legal pluralism dalam pengakuan hutan, dan 2) Proses pelepasan tanah ulayat terjadi melalui transaksi jual beli yang dikendalikan oleh Datuak penguasa ulayat. Bukti kegiatan jual beli adalah dikeluarkannya “alas hak” sebagai bukti bahwa tanah ulayat telah dijual. Maraknya kegiatan jual beli tanah ulayat disebabkan harga tanah ulayat yang rendah dan tingginya minat masyarakat berkebun di tanah ulayat Suku Melayu. Diperlukan strategi yang tepat untuk mempertahankan fungsi kawasan hutan di wilayah KPHP tanpa mengabaikan keberadaan masyarakat lokal yang menggantungkan hidupnya dari hutan.
 
Publisher Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim
 
Contributor

 
Date 2016-03-04
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format
 
Identifier http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSEK/article/view/967
10.20886/jpsek.2015.12.3.213-225
 
Source Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan; Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan; 213-225
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan; Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan; 213-225
2502-4221
1979-6013
 
Language eng
 
Relation http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSEK/article/view/967/910
 
Rights Copyright (c) 2016 Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan