Since 2014
COST AND BENEFIT IMPLICATIONS OF SVLK IMPLEMENTATION TO SMALL-SCALE TIMBER SECTOR
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
View Archive Info| Field | Value | |
| Title |
COST AND BENEFIT IMPLICATIONS OF SVLK IMPLEMENTATION TO SMALL-SCALE TIMBER SECTOR
IMPLIKASI BIAYA DAN MANFAAT PELAKSANAAN SVLK TERHADAP SEKTOR PERKAYUAN SKALA KECIL |
|
| Creator |
Astana, Satria
Obidzinski, Krystof Riva, Wahyu Fathurrahman Hardiyanto, Gladi Komarudin, Heru Sukanda, Sukanda |
|
| Subject |
—
SVLK; timber legality; cost; benefit; timber sector SVLK; legalitas kayu; biaya, manfaat; sektor perkayuan |
|
| Description |
In 2009, Indonesia decided to make the implementation of the Timber LegalityVerification System (SVLK) mandatory for all timber enterprises in order to ensure full legality compliance of Indonesia timber. This decision was intended to remove any doubts about the legality of the Indonesian timber traded internationally. SVLK was also designed to become the basis for the Voluntary Partnership Agreement (VPA) between the European Union and Indonesia. In September 2013,VPA was finalized and SVLK officially became its cornerstone. However, there are serious problems with implementing SVLK system. In the large-scale timber sector, achieving SVLK compliance may not be a big problem. However, small-scale timber enterprises face numerous challanges. This study examines the obstacles preventing the progress with SVLK in the small-scale sector, particularly the cost and benefit implications. The necessary data were collected through stakeholder interviews and field observation in timber business units. The study concludes thatSVLKcertification carries significant additional costs for small-scale timber sectors with little improvement of benefits.We recommend the Ministry of Forestry and other relevant institutions should simplify SVLK implementation requirements for small scale timber enterprises and guard against a potential drop in competitiveness of the small-scale timber exports due to additional costs.
Pada tahun 2009, Pemerintah Indonesia menetapkan kewajiban pemenuhan standar SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) atas produk kayu bagi usaha perkayuan untuk menjamin legalitas penuh produk kayu. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menghapuskan keraguan terhadap legalitas kayu Indonesia yang diperdagangkan di pasar internasional. SVLK juga dirancang sebagai dasar kesepakatan sukarela (VPA) antara Uni Eropa dengan Indonesia. Pada September 2013, VPA ditandatangi dan SVLK secara resmi menjadi landasan perdagangan produk kayu bagi kedua belah pihak. Namun dalam pelaksanaanya, terdapat masalah serius. Bagi pelaku usaha di sektor perkayuan skala besar, memenuhi ketentuan standar SLVK mungkin tidak menjadi masalah, namun bagi pelaku usaha di sektor perkayuan skala kecil, banyak pertanyaan muncul terkait kemampuannya mengadopsi standar tersebut. Studi ini bertujuan untuk mengkaji implementasi SVLK dan implikasi biaya dan manfaatnya terhadap sektor perkayuan skala kecil. Sebagai studi kasus, data biaya dan manfaat diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan. Hasil studi menyimpulkan pelaksanaan SVLK menimbulkan tambahan biaya yang signifikan bagi sektor perkayuan skala kecil, namun sektor perkayuan skala kecil tidak memperoleh manfaat, baik dalam hal akses pasar maupun premium harga. Hasil studi merekomendasikan Kementerian Kehutanan dan instansi lain terkait perlu menyederhanakan ketentuan-ketentuan SVLK dan mengantisipasi potensi penurunan daya saing ekspor sektor perkayuan skala kecil akibat tambahan biaya SVLK. |
|
| Publisher |
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim
|
|
| Contributor |
Puslitbang Perubahan Iklim dan Kebijakan
— |
|
| Date |
2014-09-30
|
|
| Type |
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion — |
|
| Format |
—
|
|
| Identifier |
http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSEK/article/view/692
10.20886/jpsek.2014.11.3.175-198 |
|
| Source |
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan; Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan; 175-198
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan; Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan; 175-198 2502-4221 1979-6013 |
|
| Language |
ind
|
|
| Relation |
http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSEK/article/view/692/677
|
|
| Rights |
Copyright (c) 2014 Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
|
|