Record Details

TINGKAT KESIAPAN IMPLEMENTASI REDD DI INDONESIA BERDASARKAN PERSEPSI PARA PIHAK : STUDI KASUS RIAU

Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title TINGKAT KESIAPAN IMPLEMENTASI REDD DI INDONESIA BERDASARKAN PERSEPSI PARA PIHAK : STUDI KASUS RIAU
 
Creator Indartik, Indartik
Djaenudin, Deden
Ginoga, Kirsfianti L.
 
Subject REDD, para pihak, kesiapan teknis dan institusi
 
Description Pengetahuan tentang kesiapan para pihak yang ingin berpartisipasi dalam implementasi mekanisme REDD penting untuk mengetahui kebijakan atau perangkat teknis apa yang diperlukan selama mekanisme REDD ini masih belum menjadi kesepakatan yang mengikat. Sampai sejauh ini informasi tentang kesiapan para pihak dalam implementasi REDD, terutama untuk tingkat lokal (propinsi dan kabupaten) sangat terbatas. Oleh karena itu tulisan ini bertujuan untuk : (i) mengidentifikasi para pihak yang terlibat; dan (ii) mengkaji tingkat kesiapan kelembagaan dan teknis untuk implementasi REDD berdasarkan persepsi para pihak. Penelitian dilakukan di Propinsi Riau pada tahun 2008, karena propinsi ini merupakan salah satu propinsi yang secara historis mempunyai laju deforestasi di dalam kawasan hutan yang tinggi sebesar 157.688,6 ha/tahun pada periode tahun 2003-2006. Metode pengambilan contoh yang digunakan adalah purposive sampling dengan narasumber yang mencakup, perusahaan, akademisi, pengambil kebijakan dan masyarakat. Sampel ditentukan dengan menggunakan pendekatan snowball, dimana sampel berikutnya dinominasikan oleh sampel sebelumnya sampai didapatkan informasi yang relative sama. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis para pihak dan analisis deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan (1) Pihakpihak yang harus terlibat dalam kegiatan REDD adalah Kementerian Kehutanan dengan porsi tugas terbesar mulai dari persiapan, implementasi, monitoring dan verifikasi, kemudian secara berurutan Dinas Kehutanan propinsi dan kabupaten, Kementerian Lingkungan Hidup, HPH/HTI, lembaga internasional, LSM, Departemen Luar Negeri, Bapedalda, LIPI, Departemen Keuangan, UPT/UPTD serta masyarakat; (2) Dalam implementasi REDD, aspek yang perlu disiapkan adalah aspek teknologi dan aspek sosial ekonomi; dan (3) Untuk aspek institusi yang perlu disiapkan adalah ketersediaan peraturan perundangan tentang pembalakan liar, kesadaran untuk mencegah pembalakan liar, dan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam pencegahan pembalakan liar; (4) Dalam aspek infrastruktur teknis, monitoring dan evaluasi implementasi peraturan perundangan perlu ditingkatkan begitu juga dengan kelengkapan dan keakuratan citra satelit serta database data dasar.
 
Publisher Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim
 
Contributor —
 
Date 2010-12-31
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
—
 
Format —
 
Identifier http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSEK/article/view/246
10.20886/jpsek.2010.7.4.285-303
 
Source Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan; Vol 7, No 4 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan; 285-303
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan; Vol 7, No 4 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan; 285-303
2502-4221
1979-6013
 
Language eng
 
Relation http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSEK/article/view/246/237
 
Rights Copyright (c) 2015 Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan