Record Details

RESOLUTION MODEL OF LAND CONFLICTS IN BANJAR PRODUCTION FOREST MANAGEMENT UNIT MODEL

Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title RESOLUTION MODEL OF LAND CONFLICTS IN BANJAR PRODUCTION FOREST MANAGEMENT UNIT MODEL
MODEL RESOLUSI KONFLIK LAHAN DI KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN PRODUKSI MODEL BANJAR
 
Creator Harun, Marinus Kristiadi
Dwiprabowo, Haryatno
 
Subject —
Forest management unit; Banjar model; land conflict; conflict resolution
KPH; KPHP Model Banjar; konflik lahan; resolusi konflik
 
Description Development of Forest Management Unit is considered as solution to improve current forestry institution in Indonesia as it will pave way for implementing principles of forest management on the ground. However, its development is still facing problems, one of them is land tenurial problem. This study aims to analyze land conflict and institutional model for conflict resolution in Banjar Production Forest Management Unit Model in South Kalimantan Province. Five villages taken as samples and respondents consisted of local people and people who have influence on the model. The results showed that lands in Banjar model area by law (de jure) is state property, however, there are villages that are not yet put into enclave. This has caused state property that has closed access in reality became open access (de facto). The condition brought about opportunity set for parties for resource extraction. The land conflict is a structural conflict in which actors involved are not in the same level. Conflict resolution offered is a change from conflict to becomes equal partnership through steps: 1) Trust building, 2) Developing a forestry forum among villages, 3) Independent and competent team mediation, 4) Developing effective communication and 5) Devising regulation consensus.
Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan solusi pembenahan kelembagaan kehutanan supaya prinsip-prinsip teknis pengelolaan hutan dapat dijalankan, namun pembangunannya masih menghadapi permasalahan. Salah satu kendala yang dihadapi adanya konflik hak atas lahan (land tenure). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik lahan dan model institusi untuk penyelesaian (resolusi) konflik lahan di KPHP Model Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan; lima desa sebagai contoh dan responden terdiri dari masyarakat lokal yangmemiliki pengaruh terhadap pengelolaan KPHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawasan KPHP Model Banjar secara de jure merupakan milik negara, namun terdapat desa di dalam kawasan yang belum dilakukan enclave. Hal ini menyebabkan status yang memiliki akses tertutup secara de jure berubah menjadi akses terbuka secara de facto. Kondisi ini menimbulkan opprtunity sets untuk ikut mengambil sumber daya lahan tersebut. Masalah yang timbul dalam konflik lahan di KPHP Model Banjar merupakan konflik struktural, yakni aktor yang terlibat tidak berada pada tataran yang sama. Resolusi konflik yang ditawarkan adalah membangun upaya “mengubah konflik menjadi kemitraan yang sejajar”, dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Membangun kepercayaan, 2) Mengembangkan Forum Kehutanan Antar Desa (FKAD), 3) Menyiapkan tim ahli, 4) Komunikasi yang efektif dan 5)Regulasi yang disepakati bersama
 
Publisher Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim
 
Contributor Puslitbang Perubahan Iklim dan Kebijakan
—
 
Date 2015-06-03
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
—
 
Format —
 
Identifier http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSEK/article/view/698
10.20886/jpsek.2014.11.4.265-280
 
Source Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan; Vol 11, No 4 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan; 265-280
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan; Vol 11, No 4 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan; 265-280
2502-4221
1979-6013
 
Language eng
 
Relation http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSEK/article/view/698/683
 
Rights Copyright (c) 2014 Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan