Kelembagaan Kemitraan Hulu Hilir Untuk Pasokan Air Das Cidanau, Provinsi Banten
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
View Archive InfoField | Value | |
Title |
Kelembagaan Kemitraan Hulu Hilir Untuk Pasokan Air Das Cidanau, Provinsi Banten
|
|
Creator |
Laila, Nur
Murtilaksono, Kukuh Nugroho, Bramasto |
|
Subject |
—
Pembayaran jasa lingkungan, kelembagaan, kemitraan, DAS Cidanau, kelompok tani |
|
Description |
Kemitraan hulu hilir DAS Cidanau telah dibangun sejak tahun 2005 dengan pendekatan pembayaran jasa lingkungan (PJL). Stakeholder yang terlibat adalah PT Krakatau Tirta Industri (KTI) sebagai pemanfaat air baku dari sungai Cidanau untuk tujuan komersil membayar kepada penyedia jasa lingkungan (komunitas petani hutan) di hulu DAS terhadap perannya melakukan konservasi lahan. Komunitas hutan harus mempertahankan tegakan pohon sesuai dengan jumlah dan masa kontrak yang disepakati keduanya. Kemitraan ini difasilitasi oleh Forum Komunikasi DAS Cidanau (FKDC) yang anggotanya terdiri dari para pihak. Tujuan penelitian ini adalah merumuskan kelembagaan kemitraan untuk pasokan air DAS Cidanau. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan analisis data secara umum mengacu pada analisis pengembangan institusi (IAD) yang dikembangkan oleh Ostrom (2008). Informan/responden ditentukan secara sengaja (pur posive sampling) dan penentuan informan kunci dilakukan dengan teknik snowball sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status kepemilikan lahan masyarakat yang masuk dalam mekanisme PJL mayoritas adalah hak milik pribadi (private property), dengan mata pencaharian pada umumnya merupakan petani yang menjual hasil tanamannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pada periode pertama kontrak (2005-2009) ada dua kelompok yang terputus kontrak dari empat kelompok tani yang menjalin kemitraan, yakni Kelompok Tani Karya Bersama dan Agung Lestari, sedangkan pada periode kedua (2010-2014) ada lima kelompok tani yang menjadi anggota PJL termasuk kelompok tani yang memperpanjang kontrak pada periode pertama yakni Karya Muda II. Untuk mewujudkan kelembagaan kemitraan DAS Cidanau selain pembenahan aturan main, hal penting yang harus dilakukan adalah penguatan kelembagaan FKDC. Agar kinerja pemutusan kontrak pada desa Cibojong dan Kadu Agung tidak terjadi pada kelompok tani lainnya, diperlukan : a) pendekatan individual untuk kelompok tani yang heterogen, b) pembentukan lembaga keuangan alternatif desa, c) adanya peluang penjarangan dengan jumlah dan diameter pohon tertentu, dan d) pengkajian jumlah pembayaran yang diberikan pada petani penyedia jasa lingkungan.
|
|
Publisher |
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim
|
|
Contributor |
Puslitbang Perubahan Iklim dan Kebijakan
|
|
Date |
2015-06-01
|
|
Type |
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion — |
|
Format |
—
|
|
Identifier |
http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSEK/article/view/689
10.20886/jpsek.2014.11.2.137-152 |
|
Source |
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan; Vol 11, No 2 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan; 137-152
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan; Vol 11, No 2 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan; 137-152 2502-4221 1979-6013 |
|
Language |
eng
|
|
Relation |
http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSEK/article/view/689/674
|
|
Rights |
Copyright (c) 2015 Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
|
|